Langsung ke konten utama

Pengertian dan Macam-Macam Hak Asasi Manusia



Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia di seluruh dunia, tanpa memandang suku, bangsa, agama, ras, dan status sosial. HAM berkaitan dengan hak manusia yang diterima sejak lahir.
Hak-hak yang dimaksud adalah seperti hak hidup, hak untuk tidak diganggu, hak atas keamanan minimum, bebas dari perbudakan, penyiksaan, pengurangan kebebasan yang tidak berdasar hukum, diskriminasi, dan tindakan lainnya yang mengurangi martabat manusia.
Artikel kali ini akan membahas mengenai hak asasi manusia secara lengkap. Yuk, simak ulasannya di bawah ini.

Pengertian Hak Asasi Manusia

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang bertugas untuk memelihara dan menjaga kedamaian serta kesejahteraan bagi sesama umat manusia. Oleh karena itu, sejak dilahirkan ke dunia, setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang sudah melekat dalam dirinya.

Hak-hak dasar tersebut harus dihargai, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh dirampas oleh orang lain. Dengan demikian, hubungan sesama manusia bisa menjadi lebih harmonis.

Di Indonesia, hak asasi manusia tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi “HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Macam-Macam Hak Asasi Manusia

A. Hak Asasi Pribadi / Personal Right

· Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
· Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
· Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat
· Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing

B. Hak Asasi Hukum/ Legal Equality Right

· Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / PNS
· Hak mendapat layanan dan perlindungan hokum
· Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan

C. Hak asasi Ekonomi / Property Rigths

· Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
· Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
· Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
· Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
· Hak kebebasan untuk memiliki susuatu

D. Hak Asasi Politik / Political Right

· Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
· Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
· Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
· Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan

E. Hak asasi Sosial Budaya / Social Culture Right

· Hak mendapatkan pengajaran
· Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat
· Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan

F. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights

· Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
· Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
Demikian penjelasan tentang pengertian hak asasi manusia beserta jenis-jenisnya yang penting untuk kamu ketahui. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Apa itu Badan Hukum? Berikut Pengertian, Syarat, Jenis, Teori, dan Tugasnya

Selain manusia yang bertindak sebagai pemilik hak (subjek hukum), hukum juga mengakui entitas-entitas seperti badan hukum atau perkumpulan yang memiliki hak dan melakukan tindakan hukum sebagaimana manusia.  Badan hukum dan perkumpulan ini memiliki kekayaan mereka sendiri, berpartisipasi dalam urusan hukum melalui pengurus, serta memiliki hak untuk mengajukan atau menerima gugatan di pengadilan. Jenis entitas ini dikenal sebagai badan hukum atau rechtspersoon, suatu konsep yang merujuk pada entitas yang diciptakan oleh hukum. Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang badan hukum, berikut penjelasannya: Pengertian Badan Hukum Badan hukum adalah subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban, memungkinkannya melakukan perbuatan hukum untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pengurus (organisasi badan hukum tersebut) demi kepentingan bersama para anggotanya. Oleh karena itu, jika organ badan hukum atau anggotanya melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian pada pih...

Memahami Pengertian Hukum Kesehatan dan Ruang Lingkupnya

Tentu saja, kesehatan merupakan pilar utama dalam kehidupan kita. Kita dapat mencapai tingkat produktivitas yang optimal dan menikmati kehidupan dengan baik hanya jika kita dalam keadaan sehat. Kesehatan mencakup kondisi fisik, mental, dan sosial yang ideal dan optimal. Untuk mencapai dan mempertahankan kondisi kesehatan yang optimal, langkah-langkah yang cerdas sangat diperlukan belajar di jurusan hukum . Ini bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga melibatkan berbagai pihak di sektor kesehatan. Oleh karena itu, pengaturan yang jelas mengenai kesehatan sangat penting sebagai panduan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Istilah ini sering disebut sebagai 'hukum kesehatan'. Eksistensi hukum kesehatan memiliki peran krusial dalam kehidupan masyarakat dan negara. Selain memberikan pedoman bagi pihak-pihak terlibat, hukum kesehatan juga memiliki dampak positif pada tingkat kesehatan seluruh warga negara. Tak hanya itu, pemahaman tentang hukum kesehatan menjadi kunci penti...

Fondasi Hukum dalam Sistem Hukum Pancasila

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki keberagaman budaya, suku, dan agama. Untuk menjaga harmoni dan keadilan di antara keragaman tersebut, Indonesia memiliki sistem hukum yang berakar pada ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan nilai-nilai keadilan, demokrasi, kemanusiaan, persatuan, dan ketuhanan yang maha esa. Dalam konteks ini, terdapat berbagai hukum di Indonesia yang mengatur kehidupan masyarakat. Berikut adalah lima hukum penting di Indonesia: 1. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah hukum dasar tertinggi di Indonesia. UUD 1945 menggambarkan dasar negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan kewajiban warga negara. Sebagai dasar hukum, UUD 1945 juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan dalam pembuatan undang-undang lainnya. Perubahan dalam UUD 1945 memerlukan persetujuan dari MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai lembaga tertinggi di negara. 2. Kitab Undang-Undang Hukum ...