Langsung ke konten utama

Mengenal Apa itu Psikologi Hukum

 


Pernahkah kamu mendengar istilah Psikologi hukum? Di bawah ini kami akan memberikan ulasan mengenai apa itu Psikologi hukum yang wajib kamu ketahui untuk menambah wawasan kamu.

Pengertian Psikologi Hukum

Menurut Soerjono Soerkarno, Psikologi hukum adalah studi hukum yang akan berusaha menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut.

Masalah-masalah yang dituju oleh Psikologi hukum itu sendiri menurut Soerjono antara lain adalah:

·       Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap kaedah hukum

·       Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pola-pola penyelesaian terhadap pelanggaran kaedah hukum.

·       Akibat-akibat dan pola-pola penyelesaian sengketa tertentu

Secara umum, Psikologi umum diartikan sebagai teori, penelitian, dan praktik psikologi yang berkaitan dengan hukum dan permasalahan yang ada di dalam hukum.

Psikologi hukum mempelajari tentang dampak oleh polisi, korban, hakkim, pengacara, jaksa, terdakwa, ASN yang berkaitan dengan sistem hukum.

Fokus utama dari Psikologi hukum ini adalah:

1.       Saksi mata

2.       Tersangka dan atau terdakwa

3.       Korban criminal

4.       Jaksa Penuntut Umum

5.       Pengacara

6.       Hakim (dan juri jika menggunakan sistem juri)

7.       Terpidana

Dalam perkembangannya, kajian sosiologi terhadap hukum cukup berpengaruh dalam perkembangannya psikologi hukum. Di dalam buku berjudul On the Witness Stand oleh Hugo Munsterberg, ada delapan hal yang memungkinkan terjadinya konflik antara hukum dan psikologi yakni:

·       Hukum cenderung konservatif sementara psikologi cenderung pintar kreatif,

·       Hukum bersifat otoriter/normatif sementara psikologi bersifat empiris,

·       Hukum hanya memiliki dua sisi (benar dan salah) sementara psikologi penuh eksperimen,

·       Hukum bersifat preskriptif (menentukan) sementara psikologi bersifat deskriptif (menjelaskan),

·       Hukum bersifat idiografis sementara psikologi bersifat nomotetis,

·       Hukum menekankan kepastian sementara psikologi cenderung melihat adanya kemungkinan lain (probabilistik),

·       Hukum bersifat reaktif sementara psikologi bersifat proaktif,

·       Hukum bersifat operatif sementara psikologi bersifat ilmiah.

Tidak hanya itu, penelitian psikologi juga bersifat statistik karena tugas hukum berisfat klinis dan diagnotis. Jadi bisa dibilang kalau kedua kajian ilmu tersebut memiliki perbedaan nilai, asumsi dasar, mode, pendekatan, dan metode yang dilakukan.

Ruang lingkup dari Psikologi hukum ini antara lain adalah:

·       Criminal Competences ( Kompetensi Kriminal)

·       Criminal Responsibility (Petanggungjawaban Pidana)

·       Death Penalty (Pidana Mati)

·       Divorce dan Child Custody (Perceraian dan Pemeliharaan Anak)

·       Education and Professional Development (Pendidikan dan Perkembangan Profersinal)

·       Eyewitness Memory (Ingatan Saksi Mati)

·       Forensic Assessment In Civil And Criminal Case (Penilaian forensic dalam kasus perdata dan pidana)

·       Juvinile Offenders (Pelanggar Hukum Yang Masih Anak-Anak)

·       Mental Health Law ( Hukum Kesehatan Mental)

·       Psychological and Forensik Assessment Instruments (Instrument Penilaian Psikologis Dan Forensik)

·       Psychological of Criminal Behavior (Psikologi Tentang Prilaku Kriminal)

·       Psychology of Policing and Investigations (Psikologi polisi dan dan investigasi)

·       Sentencing and Incarceration (Pemidanaan dan Penahanan/pemenjaraan)

·       Symptoms and Disorders Relevant to Forensic Assessment (Penilaian Forensik Terhadap Gejala dan Peyakit yang Relevan)

·       Trial Processes (Proses Persidangan Pengadilan)

·       Victim Reactions to Crime (Reaksi Korban terhadap Kejahatan)

·       Violence Risk Assessment (Penilaian Resiko Kekerasan)

Psikologi hukum digunakan untuk mengacu riset psikologis mengenai isu-isu seperti mengapa orang mentaati dan tidak mentaati hukum, riset tentang perkembangan moral dari komunitas tertentu, riset tentang persepsi dan sikap politik terhadap berbagai sanksi pidana, dan cotohnya adalah pro kontra terhadap hukman mati, sebagai akibat adanya perbedaan persepsi dan moral yang dianut warga.

Nah, itulah penjelasan mengenai psikologi hukum yang wajib kamu ketahui. Semoga ulasna kami dapat membantu kamu dan menambah wawasan kamu. Meskipun bahasan artikel ini cukup berat, anda dapat mengurangi stress anda dengan bermain menggunakan evil stik agar dapat mengurangi beban pikiran.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Apa itu Badan Hukum? Berikut Pengertian, Syarat, Jenis, Teori, dan Tugasnya

Selain manusia yang bertindak sebagai pemilik hak (subjek hukum), hukum juga mengakui entitas-entitas seperti badan hukum atau perkumpulan yang memiliki hak dan melakukan tindakan hukum sebagaimana manusia.  Badan hukum dan perkumpulan ini memiliki kekayaan mereka sendiri, berpartisipasi dalam urusan hukum melalui pengurus, serta memiliki hak untuk mengajukan atau menerima gugatan di pengadilan. Jenis entitas ini dikenal sebagai badan hukum atau rechtspersoon, suatu konsep yang merujuk pada entitas yang diciptakan oleh hukum. Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang badan hukum, berikut penjelasannya: Pengertian Badan Hukum Badan hukum adalah subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban, memungkinkannya melakukan perbuatan hukum untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pengurus (organisasi badan hukum tersebut) demi kepentingan bersama para anggotanya. Oleh karena itu, jika organ badan hukum atau anggotanya melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian pada pih...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Memahami Pengertian Hukum Kesehatan dan Ruang Lingkupnya

Tentu saja, kesehatan merupakan pilar utama dalam kehidupan kita. Kita dapat mencapai tingkat produktivitas yang optimal dan menikmati kehidupan dengan baik hanya jika kita dalam keadaan sehat. Kesehatan mencakup kondisi fisik, mental, dan sosial yang ideal dan optimal. Untuk mencapai dan mempertahankan kondisi kesehatan yang optimal, langkah-langkah yang cerdas sangat diperlukan belajar di jurusan hukum . Ini bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga melibatkan berbagai pihak di sektor kesehatan. Oleh karena itu, pengaturan yang jelas mengenai kesehatan sangat penting sebagai panduan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Istilah ini sering disebut sebagai 'hukum kesehatan'. Eksistensi hukum kesehatan memiliki peran krusial dalam kehidupan masyarakat dan negara. Selain memberikan pedoman bagi pihak-pihak terlibat, hukum kesehatan juga memiliki dampak positif pada tingkat kesehatan seluruh warga negara. Tak hanya itu, pemahaman tentang hukum kesehatan menjadi kunci penti...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Fondasi Hukum dalam Sistem Hukum Pancasila

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki keberagaman budaya, suku, dan agama. Untuk menjaga harmoni dan keadilan di antara keragaman tersebut, Indonesia memiliki sistem hukum yang berakar pada ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan nilai-nilai keadilan, demokrasi, kemanusiaan, persatuan, dan ketuhanan yang maha esa. Dalam konteks ini, terdapat berbagai hukum di Indonesia yang mengatur kehidupan masyarakat. Berikut adalah lima hukum penting di Indonesia: 1. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah hukum dasar tertinggi di Indonesia. UUD 1945 menggambarkan dasar negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan kewajiban warga negara. Sebagai dasar hukum, UUD 1945 juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan dalam pembuatan undang-undang lainnya. Perubahan dalam UUD 1945 memerlukan persetujuan dari MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai lembaga tertinggi di negara. 2. Kitab Undang-Undang Hukum ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya